Pamekasan;JATIM EXPOSE
Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang seharusnya
paling berwenang dalam mengatasi persoalan-persoalan tanah, tapi
ternyata seolah-olah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga
struktural dari pusat sampai ke tingkat kabupaten sampai kota ini
seolah tidak berfungsi menyelesaikan masalah ini.
Bahkan setiap tahun sengketa lahan terus terjadi dan cenderung
bertambah, menurut data BPN tahun 2011 saja terdapat 14.337 sengketa
pertanahan dengan berbagai tingkatan. Bahkan dibeberapa tempat menelan
korban jiwa masyarakat, seperti di Mesuji, Blitar dan tempat-tempat
lainnya..
Dalam setiap penanganan sengketa ini, aparat BPN kurang tanggap
terhadap potensi konflik yang terjadi, dibeberapa tempat malah
masyarakat harus menunggu waktu bertahun-tahun dalam menyelesaikan
kepastian hukum atas tanahnya. Sepatutnya Presiden melakukan evaluasi
yang serius terhadap BPN yang telah melakukan pembiaran dalam berbagai
sengketa tanah yang terjadi.
Hal yang tak jauh beda pada BPN kab. Pamekasan beberapa waktu lalu LSM
BONGKAR sempat menyurati kepala BPN kab.Pamekasan terkait adanya
dugaan kongkalikong oknum BPN dalam merealisasikan program sertifikat
kolektif yang diajukan sekdes Dasok kepada saudara Bapak Siddik
melalui bapak Syamsul Arifin dan M.Halil. mereka meminta dana sebesar
Rp.4.250.000,- kpada Mohammad Sadik,sekdes Dasok untuk biaya
pembuatan sertifikat secara kolektif di Desa dasok kc.Pademawu.
Kab.Pamekasan (seperti dalam gambar),akan tetapi sertifikat yang di
mohon tersbut tak ada kejelasan bahkan terkesan tidak bertanggung
jawab.
Namun setelah ada pertemuan antara pak Siddik dengan LSM BONGKAR ,pak
Siddik sempat mengakui bahwa beliau menerima uang yang di beerikan
oleh sekdes Dasok melalui pak syamsul arifin dan M halil,walaupaun
Cuma menerima sebesar Rp.2.000.000,.00 bahkan beliau berkeinginan
mengembalikan dana tersebut dengan cacatan hal ini tidak
berkepanjangan (dalam rekaman)
Ada apa di BPN PAMEKASAN?????????????????????????????????????????/SU'IE
0 komentar:
Posting Komentar